Surabaya, Kompas - Aksesibilitas difabel di Indonesia belum terwujud setelah gerakan aktivis difabel berlangsung satu dekade pascareformasi. Hal ini disebabkan lemahnya akses pembuatan kebijakan pemerintah.Masalah ini terungkap dalam Kongres Nasional Aktivis Gerakan Difabel Indonesia di Surabaya, Sabtu (5/6). Pertemuan itu bertajuk ”Refleksi Satu Dekade Gerakan Difabel Indonesia Pascareformasi”.
”Secara makro, gerakan difabel di Indonesia belum mengalami perubahan apa pun. Kebijakan publik belum bisa disentuh,” tutur Direktur Eksekutif Yayasan Talenta Surakarta Sapto Nugroho.
Umumnya, gerakan difabel baru merespons dampak marjinalisasi. Advokasi dan pendampingan dilakukan kasus per kasus, sementara akar masalah belum teratasi.
Direktur Eksekutif LSM Dria Manunggal Yogyakarta Setia Adi Purwanta mengatakan, sejak zaman Orde Baru, yang terjadi adalah penyeragaman penanganan difabel sesuai dengan cara pandang pemerintah.
Akibatnya, warga difabel melulu diarahkan ke sektor nonformal, misalnya tunanetra selalu dilatih menjadi tukang pijat dan warga difabel lain menjahit. Padahal, semestinya difabel memiliki hak yang sama untuk akses pendidikan dan ketenagakerjaan. ”Ini pendapat yang sangat menyepelekan masalah dan sampai saat ini masih berlangsung.”
Bahrul Fuad dari Perhimpunan Daya Mandiri menambahkan, diskriminasi yang sangat terstruktur ini mengakibatkan banyak warga difabel tak mendapat akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan hidup sebagai warga negara. Sebagian gerakan difabel masih berkutat pada masalah penguatan warga difabel.
Karena itu, Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigad) Yogyakarta Joni Yulianto menyarankan gerakan mendasar untuk mengatasi diskriminasi yang terstruktur itu. (INA)
Sumber: Kompas, 7 Juni 2010
Gambar: Kompasiana.com
No comments:
Post a Comment