What Diah Has Mini-Researched: Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Peraturan Daerah Terkait Disabilitas

Agar pelaksanaan  perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terjamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan daerah, dibentuklah peraturan perundang-undangan di bawahnya, antara lain: 

SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI PENYANDANG CACAT MISKIN DAN PENYANDANG CACAT TERLANTAR 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 207 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN KOTA INKLUSI DI KOTA YOGYAKARTA 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS


RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS  

JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPAT BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK 

MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK