What Diah Has Mini-Researched: Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Peraturan Daerah Terkait Disabilitas

Agar pelaksanaan  perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terjamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan daerah, dibentuklah peraturan perundang-undangan di bawahnya, antara lain: 

SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI PENYANDANG CACAT MISKIN DAN PENYANDANG CACAT TERLANTAR 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 207 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN KOTA INKLUSI DI KOTA YOGYAKARTA 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS


RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS  

JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPAT BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK 

MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

 

What Diah Has Mini-Researched: Peraturan Daerah tentang Disabilitas

Wikipedia

Peraturan daerah terkait disabilitas perlu dibentuk untuk menjamin kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas. Adapun beberapa peraturan daerah yang telah dibentuk di Indonesia sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYANDANG CACAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KESETARAAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DIFABEL

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PENJELASAN TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 PENJELASAN TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BEKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS